Pekerjaan Divisi Pencegahan Bawaslu Kontinum Tanpa Henti Kawal Demokrasi

JAKARTA - Bagi divisi pencegahan, partisipasi masyarakat (parmas), dan hubungan masyarakat (humas) Bawaslu tidak dikenal kata berhenti mengawal demokrasi. Begitu salah satu kutipan statemen yang dikemukakan Iji Jaelani, Tenaga Ahli Bawaslu RI dihadapan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan enam Bawaslu kabupaten se-Sulawesi Barat.

Statemen itu disampaikan saat menerima laporan akhir hasil pengawasan divisi pencegahan, parmas humas baik dari Bawaslu provinsi maupun dari Bawaslu kabupaten se-Sulbar.

"Setelah pelantikan gubernur dan bupati terpilih melalui Pilkada serentak tahun 2024, agar segera menyiapkan pekerjaan dan tidak ada istilah divisi pencegahan tidak tahu mau bikin apa. Karena ada banyak hal yang menjadi pekerjaan kontinum kita," ujarnya Iji Jealani.

Lebih lanjut dikatakannya, gerakan cerdas ber-media sosial yang telah dibuat di Sulawesi Barat menjadi gerakan partisifatif untuk 2025 - 2027 ke depan. Karena itu penting untuk dikawal dan dikerjakan secara kontinum.

"Fokus pekerjaan pencegahan parmas humas adalah kepada elemen yang butuh jangan sampai kita menggarami lautan dan kita harus bisa pastikan pekerjaan kita minim biaya," katanya.

Jjga dikatakan Iji Jaelani, pasca pemilukada serentak, Bawaslu hendaknya ke gerakan penguatan kelembagaan partisipatif.

"Kita bergeser ke gerakan partisipatif penguatan kelembagaan komunitas, termasuk edukasi di kampus, seperti berkontribusi dalam peningkatan pemahaman pengawasan Pemilu Raya. Termasuk pemilihan ketua osis di sekolah-sekolah," urainya.

Sehingga bagi Iji Jaelani, Bawaslu provinsi dan kabupaten kita agar meningkatkan pola relasinya dengan berbagai pihak, utamanya yang telah dijalin saat tahapan Pemilukada serentak dan Pemilu sebelumnya.

"Jadi yang sudah dirajut dengan stakeholder perlu dilakukan penguatan. Bawaslu butuh pengembangan yang mendapatkan disuppor dari stakeholder luar. Juga penguatan jaringan soal pemanfaatan dana hibab non tahapan dari Pemkab juga penting dikerjaan dalam rangka untuk penguatan demokrasi," bebernya.

Kuncinya menurunya, pemetaan hubungan antar lembaga dan pengawasan partisipatif agar disetting dari hulu ke hilir. Sedangkan khusus untuk hubungan antar lembaga terkait UU Pemilu, "maka catatan penting agar dibuatkan daftar isian masalahnya untuk disonding ke Bawaslu RI. Dan yang terakhir terkait sisa data pemilih yang belum terdata termasuk data anomali dan DPB dikerjakan perbulan oleh kabupaten kota. Intinya jangan ada kata, kita tidak tahu mau buat apa setelah Pemilukada selesai".
 

Ady Suratman: Laporan Merupakan Rekaman Program Kegiatan dan Capaiannya

Dalam kegiatan penyerahan laporan yang dilangsungkan di lantai lima kantor Bawaslu RI itu, Hamrana Hakim, anggota Bawaslu Sulbar koordinator divisi pencegahan, parmas dan humas selain memaparkan beberapa kegiatan yang telah sukses dilaksanakan oleh Bawaslu provinsi dan kabupaten se-Sulbar dirinya juga menyampaikan beberapa respon penting yang hendak dikerjakan dan dilaksanakan.

"Kita telah melaksanakan berbagai program sosialisasi baik dalam bentuk tatap muka dan pertemuan dengan beragam stakeholder, juga kami sebelumnya telah menurunkan baliho untuk menyasar berbagai segmen sampai ke tingkat desa. Termasuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik kampus maupun lembaga mitra kita," ujar Hamrana Hakim didampingi kepala bagian dan staf Bawaslu Provinsi Sulbar.

Lanjut dikatakan Hamrana Hakim, selain menyerahkan laporan, dirinya bersama Bawaslu kabupaten se-Sulbar juga berharap mendapatkan masukan dan arahan terkait dengan program yang telah dilaksanakan dan capaian yang telah ditempuh. Hal itu penting menurutnya sebagai bagian dari evaluasi bersama.

"Alhamdulillah semua telah kita jalankan dan lewati dengan baik, karena itu kehadiran kita disini untuk mendapatkan masukan, petunjuk dan arahan dari Bawaslu RI, sebagai evaluasi program yang telah kita dorong dan kita laksanakan. Walau kini, kita juga tengah diperhadapkan dengan berbagai kegiatan PHP Kada yang juga membutuhkan atensi dan fokusing kita di Bawaslu provinsi dan kabupaten di Sulbar," tandas Hamrana Hakim.

Sementara itu, Ady Suratman anggota Bawaslu Polman koordinator divisi pencegahan, parmas dan humas yang datang ditemani koordinator sekretariat dan didampingi staf Bawaslu Polman disela kegiatan penyerahan laporan itu mengatakan, laporan yang diserahkan merupakan rekaman perjalanan dan capain program kegiatan yang dilaksanakan pada divisi yang dia ampuh.

"Dalam laporan yang telah kita serahkan tadi memuat rekaman program kegiatan yang telah kita laksanakan yang juga memuat hasil analisisi, saran dan rekomendasi untuk dilakukan tindak lanjutnya pada tahun 2025 ini. Ini Juga merupakan pertanggung jawaban kita secara kelembagaan juga kepada publik bahwa kita telah bekerja sesuai dengan mandat regulasi dan aturan yang melekat pada kita di Bawaslu Polman," ujar Ady Suratman.