Tingkatkan Kapasitas Pengelolaan Dana Hibah 2024, Bawaslu Polman Hadir di Mamuju

MAMUJU - Sebagai upaya peningkatan kapasitas pemahaman sumber daya manusia aparatur pengawas Pemilu dan kesekretariatan, ketua, anggota koordinator sekretariat dan staf pengelolaan keuangan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar secara khusus hadir dan mengikuti undangan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pengawas pengelolaan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, disalah satu hotel di Mamuju, Kamis 5 September 2024.

Awaluddin Mustafa, kepala sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam sambutannya di kegiatan itu, mengatakan, kegiatan bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait pelaksanaan anggaran dana hibah.

"Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama dan dapat melaksanakan anggaran sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Semua pihak memahami pedoman yang ada dengan jelas sehingga anggaran dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Awaluddin Mustafa.

Sementara itu, Nasrul Muhayyang ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dihadapan peserta kegiatan yang terdiri dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat bersama Bawaslu kabupaten se-Sulawesi Barat berharap, melalui kegiatan itu, tidak ada lagi pemahaman yang berbeda antara satu kabupaten dengan kabupaten lain.

"Penting bagi kita untuk mencapai kesepahaman yang sama agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan," beber Nasrul Muhayyang dalam sambutannya sesaat sebelum membuka kegiatan itu secara resmi.

Dalam sesi materi, Sulistyo penyuluh pajak KPP Pratama Mamuju melalui pemaparannya mengatakan, pajak merupakan hal yang tidak asing lagi.

“Karena itu , penting bagi kita semua untuk memahami peran pajak dalam pembangunan dan pelayanan publik, serta meningkatkan kesadaran tentang kewajiban pajak," ungkap Sulistyo

Berbeda dengan Sulistyo, Mochammad Faizal BPKP Provinsi Sulawesi Barat lebih banyak menyoroti resiko dalam pengelolaan dana hibah. Menurutnya, "resiko ialah ketidakpastian resiko yang mungkin terjadi ke depan, atau kemungkinan yang mungkin terjadi yang dapat mempengaruhi kita. Memahami resiko dengan baik sangat penting untuk perencanaan yang efektif dan mitigasi dampak yang mungkin timbul".
 

Dalam sesi terakhir kegiatan itu, inspektorat wilayah I Bawaslu Republik Indonesia yang juga hadir dalam kegiatan itu, melalui materinya, kembali mengingatkan tugas pokok fungsi dan kewenagan KPA, PPK, PPSPM, BP dan BPP dalam penata kelolaan keuangan.

"Berdasarkan tugas itu, maka penting dalam pengelolaan keuangan, kita memikirkan beberapa item yakni, pahami, cermati dan taati ketentuan yang ada, koordinasi atau konsultasikan apabila ada keraguan, tingkatkan integritas pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir pikirkan keluarga dan masa depan pekerjaan yang masih panjang," ujarnya sesaat sebelum masuk sesi diskusi pada kegiatan yang berlangsung hingga sore hari itu.