Rapat Bawaslu Polman dengan DPL KKN Multitematik PUMD Unasman Sepakati Program, Metode dan Instrumen Riset Program Desa Partisipatif Sadar Pengawasan Pemilu di Lima Desa

POLMAN – dalam rangka penyampaian dan pembahasan kerjasama program kerja KKN multimatik program Unasman membangun desa (PUMD) yang terintegrasi dengan Program Desa Partisipatif Sadar Pengawasan Pemilu dan Pilkada yang berlangsung di Ruang Sidang Adjudikasi Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, Rabu 14 Januari 2026.

Rapat yang dihadiri ketua bersama tiga anggota Bawaslu Polman beserta pegawai teknis masing-masing divisi tersebut menjadi forum bincang program dan penyelarasan rencana kegiatan KKN agar selaras dengan upaya Bawaslu dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat desa terhadap pengawasan Pemilu dan Pilkada, melalui pendekatan edukasi, sosialisasi, dan pelibatan masyarakat secara aktif.

Ketua Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, Harianto, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan DPL KKN Unasman merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan pengawasan partisipatif di tingkat desa.

“Program KKN ini kami harapkan dapat menjadi bagian dari penguatan Desa Partisipatif Sadar Pengawasan Pemilu dan Pilkada. Melalui bincang program, edukasi, dan instrumen kuesioner, masyarakat desa didorong untuk memahami peran dan tanggung jawabnya dalam pengawasan Pemilu,” ujar Harianto.

Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan KKN yang bersentuhan dengan isu kepemiluan perlu dirancang secara terukur, sistematis, dan berkelanjutan.

“Tahapan kegiatan, instrumen kuesioner, serta keterlibatan Bawaslu di lapangan harus dirumuskan dengan jelas agar hasilnya dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus penguatan kesadaran pengawasan partisipatif di desa,” tambahnya dalam rapat yang dihadiri Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) lima desa yang akan menjadi lokasi KKN Unasman yang bermitra dengan Bawaslu Polman.

Dalam pemaparannya, Fajriani Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Desa Dakka mempertanyakan teknis pelaksanaan kuesioner sebagai instrumen pengukuran tingkat pemahaman masyarakat, apakah dilakukan satu kali atau melalui metode pre-test dan post-test. 

Ia juga menyampaikan rencana pembahasan lanjutan pada Kamis, 15 Januari 2025 pukul 13.00 WITA, serta menegaskan bahwa gagasan program dirancang untuk mendukung desa sadar pengawasan Pemilu dan Pilkada.

Sementara itu, Hasbullah DPL KKN Desa Sepa Batu dan Tandasura menyoroti perlunya kejelasan tiga tahapan program, khususnya sebagai bahan seminar desa, serta mempertanyakan frekuensi keterlibatan Bawaslu dalam kegiatan lapangan guna memastikan substansi pengawasan Pemilu tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Rahman DPL KKN Desa Mammi menyampaikan, seminar desa belum dilaksanakan dan masih menunggu kejelasan teknis dari Bawaslu. 

Ia juga menekankan pentingnya keterwakilan seluruh dusun dalam pengisian kuesioner agar hasilnya merepresentasikan kondisi kesadaran pengawasan masyarakat desa, serta membuka ruang jika terdapat program tambahan yang relevan dengan pengawasan Pemilu dan Pilkada.

Adapun Anggi DPL KKN Desa Kenje menanyakan intensitas keterlibatan Bawaslu dalam diskusi dan pendampingan lapangan, khususnya terkait isu pendataan kependudukan dan perubahan data pemilih yang menjadi salah satu fokus pengawasan dalam tahapan Pemilu dan Pilkada.

Melalui rapat ini, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan DPL KKN Unasman dalam mendukung terwujudnya Desa Partisipatif Sadar Pengawasan Pemilu dan Pilkada, sebagai upaya memperkuat demokrasi di tingkat desa.