Melalui Rakor Mitigasi Pengawasan Logistik, Herwin JH Malonda Minta Bawaslu Tetap Menjaga Hubungan Baik

JAKARTA - Dalam rangka penguatan organisasi Bawaslu dalam pemilihan tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar hadiri rapat koordinasi pengawasan dan mitigasi pada tahapan logistik pemilihan serentak tahun 2024, Jakarta, 31 Oktober 2024

Rapat koordinasi tersebut dilaksanakan di salah satu hotel di bilangan Kemayoran Jakarta, yang dihadiri oleh Koordinator Sekretariat bersama dua orang staf, satu yang mewakili Koordinator Divisi (Koordiv) SDMO dan Diklat, serta satu orang Staf PIC yang membidangi Logistik Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar bersama Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.

Herwin JH Malonda, Koordiv. SDMO dan Diklat Bawaslu Republik Indonesia meminta dalam sambutannya agar Bawaslu melakukan pengkajian dan pemetaan terkait hal krusial dalam pengawasan logistik dan waktu penyalurannya.

"Melakukan pengkajian mana-mana yang perlu menjadi krusial pengawasan logistik, terutama pertama baru bisa melakukan pemetaan terkait dengan waktu penyaluran logistik, jadi khusus kepada kawan-kawan yang berada di wilayah kepulauan dan timur Indonesia karena di bulan november itu cuaca tidak menentu, jangan sampai terjadi pada hari H," Ucap Herwin.

Selain itu Herwin JH Malonda juga meminta agar Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota secara serius menangani pengawasan logistik pemilihan tahun 2024.

"Jadi tunjukkan kepada publik terutama kepada rekan-rekan yang lain bahwa divisi SDMOD, logistik tidak sekedar berjibaku dengan persoalan rekrutmen, pembinaan, ketersediaan anggaran, tetapi juga secara teknis pengawasan Pemilu kita juga terlibat, karena kita juga dilantik menjadi Bawaslu, menjadi pengawas Pemilu bertugas untuk melakukan pengawasan Pemilu," bebernya.

Juga dikatakan Herwin JH Malonda, terkait netralitas mendesak bagi Bawaslu agar mengingatkan dan melakukan proses atas pelanggaran
politik uang dan segera melakukan penindakannya.

"Indeks kerawanan Pemilu atau pemetaan kerawanan Pemilu yang telah kita miliki diharapkan bisa dibreakdown di tingkat kabupaten kota, dan boleh jadi akan ada perubahan konteks di daerah, maka itu bisa saja ada perubahan dan pergeseran," ungkapnya.

Juga disinggung olehnya, berdasarkan hasil rapat dengar pendapat dengan DPR RI yang baru saja dia ikuti, disepakati bahwa agar Bawaslu mendapatkan asuransi kesehatan. Karenanya Herwin JH Malonda berharap, itu segera bisa direalisasikan tahun ini.

Sementara khusus rekruitmen PTPS, Herwin JH Malonda meminta, proses rekruitmen PTPS sudah bisa 23 hari sebelum hari H Pilkada

"Saya minta teman-teman sekretariat agar, difasilitasi pengadministrasian dan segera disiapkan sejumlah hal mulai dari pelantikan, pembekalan dan bimtek PTPS yang telah kita rekrut. Nanti akan ada dua modul yakni Bimtek dan buku saku PTPS sebagai referensi penguatan kita. Agar disiapkan semuanya termasuk perencanaan penganggaran untuk pengawas adhoc kita. Jangan sampai sudah terbentuk masih belum bisa dikucurkan anggarannya. Terkait anggaran kita, agar secepatnya melakukan reviuw agar kita sunggunh-sungguh secara bijak kita bisa menggunakan anggaran," tegasnya.

Yang terakhir lanjut Herwin JH Malonda, "kita sudah berkali-kali melakukan pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik agar segera dilaporkan. Dua hal yang harus kita pastikan semua berjalan sesuai regulasi adalah surat suara dan C1 plano," imbuhnya.

Terkait pola hubungan, Herwin JH Malonda meminta Bawaslu di semua level agar tetap membangun dan menjaga baik pola hubungannya, baik internal maupun dengan pihak eksternal.

"Jaga hubungan baik antar kita. Boleh emosi tapi harus dikendalikan. Ada masalah dibicarakanlah secara bersama, semoga SDMOD sebagai pembina hubungan ini, berperilaku baik, dan agar tidak justru menjadi bagian dari masalah," tandas Herwin JH Malonda.

Sementara itu, MS. Tajuddin Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar mengaku akan tetap memaksimalkan peran sekretariat dalam hal memfasilitasi secara administrasi, utamanya ketersediaan personil dalam melakukan setiap agenda program pengawasan, sesuai mandat harapan yang disampaikan Herwin JH Malonda melalui kegiatan itu.

Dalam kegiatan yang berlangsung Kamis 31 Oktober 2024 hingga Sabtu 2 November 2024 itu, selain pengarahan dari Herwin JH Malonda pada acara pembukaannya, juga diisi dengan sejumlah agenda mulai dari, Sosialisasi Teknis Pengadaan Logistik Pemilihan dari Yulianto Sudrajat, Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik KPU Republik Indonesia.

Serta sejumlah materi lainnya, seperti materi Transparansi Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilihan, Evaluasi dan Refleksi Pengawasan Logistik Pemilihan hingga Mitigasi dan Kerawanan Pengawasan Logistik. Termasuk simulasi dan Proyeksi Pengawasan Logistik Pemilihan serta materi teknis pengisian alat kerja pengawasan (AKP).