Hamrana Hakim, Kordiv P2H Bawaslu Sulbar Kunjungi Bawaslu Polman, Bincang Hasil Koordinasi dengan KPU Polman

POLMAN – Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan, Partisipasi Masyaratakat dan Humas (P2H) Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Hamrana Hakim melakukan kunjungan ke Kantor Bawaslu Polewali Mandar, Kamis, 26 Juni 2025.

Kunjungan bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil kunjungan Kordiv P2H Bawaslu Polman, Ady Suratman bersama Rahmania, kordiv SDMO Diklat dan lima orang staf Bawaslu Polewali Mandar ke KPU Polewali Mandar Rabu 25 Juni 2025 kemarin.

"Saya sengaja berkunjung ke kantor Bawaslu Polman ini guna menanyakan hasil kunjungan kemarin ke kantor KPU, apakah sudah mendapatkan informasi terkait sinkronisasi data penyusunan daftar pemilih berkelanjutan," tutur Hamrana Hakim.

Hamrana Hakim menegaskan, Bawaslu Polman harus ikut aktif dalam sinkronisasi ini, mungkin bisa melakukan uji petik sampel di beberapa kecamatan dengan melihat lingkungan sekitar atau ada sanak keluarga yang diketahui baru meninggal untuk dilakukan uji petik tersebut.

Dalam kunjungan ke kantor Bawaslu Polman itu, Hamrana Hakim diterima Kordiv SDMO Diklat, Rahmania dan koordinator sekretariat Bawaslu Polewali Mandar, MS Tajuddin bersama lima orang staf Bawaslu Polewali Mandar di antaranya satu staf divisi hukum dan penyelesaian sengketa, tiga calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan satu tenaga pendukung.

Kordiv SDMO Diklat Rahmania Bawaslu Polewali Mandar dihadapan Hamrana Hakim menjelaskan, "pada kunjungan ke KPU Polewali Mandar kemarin, kami diperlihatkan data orang meninggal yang bersumber dari Dukcapil, namun data tersebut belum disinkronisasikan karena belum di lakukan koordinasi lebih lanjut dengan beberapa steakholder dan belum di lakukan uji coklit".

Dikatakan Rahmania, Bawaslu Polewali Mandar kini tengah menunggu uji coklit (pencocokan dan penelitian-ed).

"Kami juga menunggu jadwal coklit dari KPU agar bisa bersama-sama melakukan sinkronisasi data yang ada di lapangan. Tentunya kami Bawaslu Polman akan selalu berkoordinasi dengan pihak KPU maupun steakholder terkait," beber Rahmania.