Hadiri Seminar Program Kerja KKN Unasman, Bawaslu Polman Sampaikan Pentingnya Program Desa Partisipatif Sadar Pengawasan Pemilu dan Pilkada

POLMAN — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Polewali Mandar menghadiri Seminar Program Kerja Mahasiswa KKN Multitematik PUMD Angkatan XLI Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Jumat, 16 Januari 2026, bertempat di Aula Kantor Desa Mammi, Kecamatan Binuang.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat, di antaranya Bhabinkamtibmas, kelompok tani, aparat desa, tokoh pemuda, tokoh agama, serta masyarakat Desa Mammi. Seminar ini menjadi wadah pemaparan sekaligus sinkronisasi program kerja mahasiswa KKN dengan kebutuhan dan potensi desa.

Dalam kesempatan tersebut, Rahmania, Koordinator Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Polman, menyampaikan materi terkait Program Desa Partisipatif Sadar Pengawasan Pemilu dan Pilkada. Ia menekankan pentingnya peran aktif masyarakat desa dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu dan pilkada guna mewujudkan demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.

“Keterlibatan masyarakat desa merupakan kunci utama dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Melalui Program Desa Partisipatif, Bawaslu mendorong kesadaran kolektif masyarakat untuk ikut mengawasi proses demokrasi,” ujarnya.

Sementara itu, Abdul Naim, Kepala Desa Mammi, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Bawaslu Polman dalam kegiatan tersebut. Ia menilai program yang dibawa mahasiswa KKN sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat desa.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Komisioner Bawaslu Polman yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Salah satu program KKN yang dilaksanakan di desa kami berkaitan dengan Bawaslu, yang akan membahas bagaimana proses pengawalan pemilu yang selama ini kita lalui, serta bagaimana mekanisme dan tantangan pengawasan pemilu ke depan,” ungkapnya.

Hal senada disampaikan oleh Rahman, selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN Unasman. Ia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan KKN, pihaknya menjalin kemitraan dengan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar sebagai bentuk respon terhadap dinamika regulasi kepemiluan yang terus berkembang.

“Dalam program KKN ini, kami bermitra dengan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar. Saat ini terdapat berbagai isu perubahan regulasi yang perlu disikapi bersama. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bawaslu mengajak kami bekerja sama guna melihat dan memahami respons masyarakat melalui tugas pokok dan fungsi Bawaslu,” jelas Rahman.