Bawaslu Polman Nilai Desa Kenje Layak Dicanangkan sebagai Desa Partisipatif Pengawasan Pemilu

POLMAN – Desa Kenje dinilai layak dicanangkan sebagai Desa Partisipatif Pengawasan Pemilu. Penilaian tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar, Harianto, saat menghadiri penarikan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Al-Asyariah Mandar (Unasman) yang berlangsung di Halaman Kantor Desa Kenje, Sabtu malam, 14 Februari 2026.

Lanjut dikatakan, Ketua Bawaslu Polman, Harianto, keterlibatan mahasiswa dan partisipasi aktif masyarakat selama pelaksanaan KKN menunjukkan potensi Desa Kenje sebagai desa percontohan dalam pengawasan partisipatif pemilu.

“Kegiatan KKN menjadi ruang pembelajaran langsung bagi mahasiswa untuk memahami dinamika masyarakat sekaligus menumbuhkan nilai tanggung jawab sosial. Dengan partisipasi masyarakat yang baik, Desa Kenje layak dicanangkan sebagai Desa Partisipatif Pengawasan Pemilu,” ujarnya.

Wakil Rektor I Unasman Dr. Ahmad Al Yakin, dalam sambutannya menegaskan, KKN bukan sekadar kegiatan akademik, melainkan bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat. Ia mengapresiasi Pemerintah Desa Kenje atas dukungan dan penerimaan terhadap mahasiswa selama menjalankan program.

“KKN merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Selama 40 hari mahasiswa belajar nilai pengabdian, persatuan, dan gotong royong yang memperkuat karakter mereka,” katanya.

Kepala Desa Kenje, Alimuddin, menyampaikan terima kasih atas kontribusi mahasiswa yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia berharap kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa dapat terus berlanjut.

“Kehadiran mahasiswa sangat membantu kegiatan di desa. Kami berharap kerja sama seperti ini dapat terus berjalan,” ucapnya.

Senada dengan itu, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Unasman, Ariastuti Rahman, juga mengaku mengapresiasi dukungan pemerintah desa selama pelaksanaan KKN serta menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan selama kegiatan berlangsung.

Penutupan KKN tersebut diharapkan menjadi awal penguatan sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan Bawaslu dalam mendorong pembangunan serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.