Bawaslu Polman Ajak Masyarakat Aktif Awasi Pemilu dan Pilkada di Malam Ramah Tamah KKN Unasman

POLMAN – Bawaslu Polewali Mandar (Polman) menghadiri kegiatan Malam Ramah Tamah KKN Multitematik PUMD Universitas Al Asyariah Mandar (Unasman) Angkatan XLI yang digelar di Aula Kantor Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Minggu (15/2/2026). Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bagian dari rangkaian penarikan mahasiswa KKN setelah melaksanakan pengabdian di Desa Mammi. Kehadiran Bawaslu Polman menjadi bentuk dukungan nyata terhadap program kolaboratif yang mengintegrasikan pendidikan politik dengan pemberdayaan masyarakat desa.

Kegiatan yang mengusung tema “Desa Partisipatif Sadar Pengawasan Pemilu dan Pilkada” ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan lembaga pengawas pemilu. Tema tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga integritas proses demokrasi. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, program KKN tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga diarahkan untuk membangun budaya pengawasan yang berbasis komunitas di tingkat desa.

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Rektor I Unasman, Anggota Bawaslu Polman, Kepala Desa Mammi, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), serta perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan adanya dukungan lintas sektor terhadap penguatan demokrasi dari tingkat lokal. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan tersebut juga menjadi indikator tingginya antusiasme warga terhadap program yang dijalankan mahasiswa KKN.

Kepala Desa Mammi, Abdul Naim, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Unasman yang kembali menjadikan Desa Mammi sebagai lokasi pengabdian mahasiswa. Ia menilai kehadiran mahasiswa KKN membawa dampak positif, baik dari sisi edukasi maupun pemberdayaan sosial. Menurutnya, sinergi antara pemerintah desa dan perguruan tinggi telah terjalin dengan baik selama beberapa tahun terakhir. Ia juga berharap kolaborasi serupa dapat terus berlanjut di masa mendatang dengan cakupan program yang semakin luas dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

“Ini merupakan KKN Unasman yang keenam selama saya menjabat sebagai kepala desa. Bagi kami, ini sesuatu yang istimewa. Desa Mammi adalah desa yang aman, tenteram, dan damai. Kami bersyukur desa kami dipercaya menjadi tempat belajar dan mengabdi bagi mahasiswa Unasman,” ujarnya.

Sementara itu, DPL KKN Unasman, Abd. Rahman, menjelaskan bahwa Bawaslu Polman menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan program pendidikan politik, penelitian, dan pengawasan partisipatif selama KKN berlangsung. Kerja sama tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, diskusi kelompok terarah, serta pengumpulan data terkait tingkat pemahaman warga terhadap pengawasan Pemilu dan Pilkada.

“Selama proses KKN di Desa Mammi, program kerjasama yang dilaksanakan di antaranya sosialisasi dan penelitian. Dari hasil tersebut, terlihat masih diperlukan edukasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan,” jelasnya.

Wakil Rektor I Unasman, Ahmad Al Yakin, menegaskan bahwa KKN Multitematik dirancang tidak sekadar sebagai kewajiban akademik, melainkan sebagai instrumen transformasi sosial yang memberikan dampak nyata. Menurutnya, mahasiswa harus mampu menjadi agen perubahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal penguatan literasi politik dan tata kelola demokrasi di tingkat lokal.

“KKN Multitematik PUMD diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat desa. Pendidikan politik dan penguatan tata kelola demokrasi lokal menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Polman Rahmania menegaskan bahwa desa memiliki posisi strategis dalam menjaga integritas Pemilu dan Pilkada karena menjadi ruang sosial terdekat dengan masyarakat. Ia menyampaikan bahwa pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga formal seperti Bawaslu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuda dan tokoh masyarakat desa. Ia berharap melalui program kolaboratif seperti ini, kesadaran pengawasan partisipatif dapat terus tumbuh dan menjadi kekuatan kolektif dalam mewujudkan Pemilu dan Pilkada yang jujur, adil, dan berintegritas.

“Masyarakat desa adalah garda terdepan dalam mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini. Dengan membangun desa yang sadar pengawasan, kita sedang memperkuat fondasi demokrasi dari tingkat paling dasar,” tegas Rahmania.